Home Nasional Politik Pendidikan Ekonomi Olahraga Kesehatan Hiburan Hukum

KNPI Legok Tolak Rencana Pemindahan Badak Jawa, Soroti Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang

Bangun
Redaktur • 13 menit lalu
Bagikan:
8 Dibaca
KNPI Legok Tolak Rencana Pemindahan Badak Jawa, Soroti Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang


Jurnal-ankol.id.,TANGERANG.// – Rencana pemindahan Badak Jawa dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai penolakan. Sekretaris Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Legok, Kabupaten Tangerang, Musnadi atau yang akrab disapa Cakil, menyatakan tidak setuju terhadap rencana tersebut. Penolakan itu juga berkaitan dengan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Musnadi menilai pemerintah harus memiliki konsistensi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan habitat satwa langka. Jangan sampai kebijakan penyelamatan satwa justru tidak sejalan dengan kebijakan pengelolaan kawasan di sekitarnya. "Saya secara pribadi menolak rencana pemindahan Badak Jawa apabila belum ada kajian yang benar-benar transparan, matang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Badak Jawa merupakan kekayaan hayati Indonesia yang harus dilindungi. Jangan sampai pemindahan justru menimbulkan persoalan baru bagi kelangsungan hidup satwa tersebut," ujar Musnadi.

Ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menetapkan perairan sekitar kawasan konservasi Ujung Kulon sebagai WUP. "Ini yang menjadi pertanyaan besar. Di satu sisi pemerintah berbicara tentang penyelamatan dan perlindungan Badak Jawa, tetapi di sisi lain perairan sekitar Ujung Kulon justru ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka, sebenarnya bagaimana arah kebijakan perlindungan kawasan ini?" tegasnya.

Menurut Musnadi, perlindungan Badak Jawa tidak cukup hanya dengan memindahkan satwa dari satu tempat ke tempat lain. Pemerintah harus memastikan habitat, sumber makanan, keamanan, dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. "Jangan sampai kita sibuk memindahkan badaknya, tetapi persoalan perlindungan habitatnya justru tidak menjadi prioritas. Keselamatan satwa harus menjadi pertimbangan utama, bukan kepentingan ekonomi atau investasi semata," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan Tirto.id pada Senin (16/11/2026), Kementerian ESDM menetapkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang berlaku sejak Februari 2026. Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan penetapan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa status WUP tidak serta-merta membuat kegiatan pertambangan dapat langsung dilakukan. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kesesuaian tata ruang dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Meski demikian, Musnadi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mengabaikan aspek konservasi dalam setiap pengambilan keputusan. "Pemerintah jangan hanya melihat potensi ekonomi dari suatu kawasan. Ada tanggung jawab besar untuk menjaga warisan alam bagi generasi mendatang. Badak Jawa bukan sekadar satwa, tetapi bagian dari kekayaan alam Indonesia yang tidak boleh dipertaruhkan," pungkasnya. Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemindahan Badak Jawa maupun penetapan wilayah. pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon.


*** Luky.,Jurnal-ankol.id ***

Penilaian Pembaca
5.0
1 pembaca memberi penilaian

Bagaimana menurut Anda?
Terima kasih atas penilaian Anda
Lihat Semua Berita
Ad Space Available Pasang iklan Anda di sini
Ad Space Available Pasang iklan Anda di sini
Ad Space Available Pasang iklan Anda di sini
Berhasil
Rating berhasil dikirim.